Agar Tertib, Kendaraan Operasional Dinas Dicek

0
342 views

Kendal, Investigasinews.net– Ribuan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda milik Pemerintah Kabupaten Kendal, Rabu (10/4), dilakukan pengecekan di halaman Stadion Utama Kebondalem, Kendal. Satu persatu, kendaraan tersebut diperiksa baik STNK maupun fisik kendaraan oleh tim gabungan setda Kendal.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, pemeriksaan kendaraan itu dilakukan untuk melihat kondisi apakah masih layak atau tidak.

Selain itu pemeriksaan dilakukan untuk menertibkan aset milik pemerintah kabupaten apakah ada penyalahgunaan terhadap kendaraan operasional tersebut.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kendal, Agus Dwi Lestari, mengatakan, Pemkab Kendal selektif dalam pengadaan kendaraan dinas.

Pemkab kali terakhir membeli kendaraan dinas dalam skala besar yaitu pengadaan mobil operasional kepala bagian di lingkungan Setda Kendal. Pembelian kendaraan tersebut dilaksanakan pada 2015 silam.

‘’Setelah itu belum ada lagi pengadaan mobil baru. Anggaran APBD Kendal masih berkonsentrasi pada biaya rutin pegawai dan peningkatan infrastruktur,’’ katanya.

menurutnya, biaya perawatan kendaraan dinas di Pemkab Kendal pada 2018 mencapai Rp 3,736 miliar. Jumlah itu terdiri atas biaya pemeliharaan atau servis Rp 1,671 miliar dan pembelian suku cadang Rp 2,065 miliar.

Namun, pengeluaran itu belum termasuk pembelian bahan bakar, biaya KIR, pajak kendaraan, balik nama kendaraan, dan STNK baru.

‘’Jumlah kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kendal sebanyak 3.434 unit yang terdiri atas roda empat (457 unit), roda enam atau lebih (34), roda tiga (118) dan sepeda motor atau roda dua (2.825),’’ ujarnya.

Dikatakan, pemeriksaan kendaraan bertujuan mengetahui kondisi kendaraan dalam mendukung kinerja pegawai sekaligus mengetahui aset kendaraan yang dimiliki pemerintah kabupaten.

Pemeriksaan kendaraan dilakukan merujuk Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Perda Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal.

‘’Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Selain itu agar tidak terjadi penyalahgunaan aset daerah,’’ jelasnya. (Andrew.S)

Tinggalkan Balasan