Belasan Anggota FKAM Datangi Kantor KSOP Semarang

0
627 views
Rapat Koordinasi FKAM dan KSOP Tanjung Emas Semarang

Semarang, 24/07 (Investigasinews.net)- Belasan anggota Forum Komunikasi Assosiasi Maritim( FKAM), Selasa (24/7) mendatangi Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan ( KSOP) Semarang.

Salah satu anggota FKAM sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia ( APBMI) Jawa Tengah, Romulo Simangunsong, mengatakan, kehadiran para anggota FKAM di KSOP ini, hanya ingin mensingkronisasikan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.134 Tahun 2015 yang akan diberlakukan terhadap para pengusaha angkutan Over Dimensi dan Over Loud ( ODOL), mulai 1 Agustus 2018 mendatang.

“Peraturan tersembut dampaknya sangat serius, terhadap rakyat terutama pengusaha angkutan,” katanya.Sedangkan Ketua Organda Tanjung Emas Semarang, Slamet Rusman meminta agar pemberlakuan peraturan ODOL tersebut setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu selama satu tahun, sambil adanya penataan armada angkutan serta penyesuaian tarifnya.“Ini hubungannya dengan kesediaan armada angkutan yang harus dipersiapkan, karena jadi ganda muat angkutnya mas,” ujarnya.

Selama ini, armada angkutan yang tersedia hanya sebanyak sekitar 180 unit, jadi harus dibahas dan dikaji terlebih dahulu dengan KSOP, agar bisnis di pelabuhan bisa diantisipasi sejak dini, apalagi nilai dolar sekarang ini terus meroket.
Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Emas Semarang, Abdul Wachid menegaskan, bahwa dirinya harus mentaati peraturan yang berlaku. Namun semuanya ini memang harus perlu pengkajian mendalam.
“Ya kami menunggu draf dari Asosiasi dan dikonsultasikan ke BPBD Kemenhub RI yang menangani jembatan timbang,” tegasya.

Sebagaimana informasi yang dapat dihimpun, bahwa Menteri Perhubungan RI telah mengintruksikan agar operasional kendaraan angkutan barang yang mengalami over dimensi dan overload (ODOL) dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup luas.

Selain membahayakan diri sendiri dan pengemudi di sekitarnya, kendaraan ODOL juga menimbulkan kerugian tidak langsung seperti pemborosan energi dan waktu akibat kemacetan, serta kerusakan jalan yang membutuhkan biaya perbaikan yang tidak sedikit.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif tersebut, Kemenhub akan mengintensifkan upaya penegakan peraturan terhadap kendaraan ODOL mulai 1 Agustus 2018. Sebagai tahapan untuk memantapkan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menyongsong kebijakan tersebut melalui Implementasi Otomatisasi Jembatan Timbang di Jakarta pada Selasa (17/7) lalu.(Tim/Pwoi)

Tinggalkan Balasan