Semarang, Investigasinews.net- Kasus dugaan Investasi Bodong yang dilakukan Koperasi Jateng Mandiri (KJM) telah memasuki babak baru. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) , Kurnia ,SH telah membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Bos KJM, Halim Susanto, selama 13 Tahu hukuman penjara, dengan denda Rp 20 Milyar, subsider 6 bulan kurungan, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (23/1).

“Kami mengapresi tuntutan jaksa 13 Tahun penjara guna memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Rizal Thamrin selaku kuasa hukum korban KJM, yaitu Arman Sucipto, Lusiana Anggono dan Silvia Lolita Sucipto, Kamis (24/1).
Rizal Thamrin juga menyatakan bahwa sejak awal, dirinya optimis dapat membawa kasus KJM ini ke meja hijau.
Menurut Rizal thamrin, tindakan yang dilakukan terdakwa Halim Susanto yang menghimpun dana masyarakat dengan kedok Koperasi Simpan Pinjam(KSP) yang nyata-nyata dilarang oleh Undang-Undang Perbankan.

Diketahui bahwa terbongkarnya kasus ini berawal saat Rizal Thamrin, mendapat kuasa hukum dari para kliennya pada tanggal 28 November 2016 silam, untuk melaporkan kerugian sebesar Rp.3.250.000.000., ke Direskrim Umum Polda Jateng dengan sangkaan pasal 378 jo 372 KUHP dan TPPU.

Kemudian juga melaporkan ke DireskrimSus Polda Jateng dengan Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998 serta Bareskrim Polri. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya pihak polisi menahan TSK Halim Susanto selama 6 bulan.

Kemudian berlanjut dengan penahanan di Polda Jateng , karena berkasnya sudah P21 di Direskrimsus kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri ( PN) Semarang, dan kini pada tahap tuntutan Jaksa.

Dikatakan bahwa, terungkap adanya proposal rencana perdamaian KSP Jateng Mandiri dalam PKPU 2016 yang terasa janggal , karena tim pengurus PKPU yang telah diangkat berdasarkan putusan PKPU nomor 13/pdt.sus.PKPU/2016/PN, niaga tertulis nama DS.

Dimana sesungguhnya pengurus PKPU merangkap sebagai pengacaranya Halim Susanto yang tentunya akan menimbulkan conflik of interest dan tidak adanya independensi terhadap pengurusan atau pengawasan asset-asset KJM sesuai Undang-Undang kepailitan pasal 15 ayat 3 / pasal 234 ayat 2.

Kemudian dalam proposal tersebut dijelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa tengah lagi-lagu telah menerbitkan surat nomor 518/2360/2015 tanggal 20 Mei 2015 mengenai hasil penilaian kesehatan KSP/USP koperasi KSP Jateng Mandiri dalam kondisi sehat dengan skor 80.55 dan memiliki asset barang tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total Rp.329.096..135.500. Serta memiliki simpanan berjangka dan tabungan sebanyak 6.204 rekening dari 1.188 anggota maupun calon anggota.

“Ini jelas dan nyata merupakan kebohongan publik, karena tidak didukung dengan hasil Audit dari Akuntan publik sebagaimana diamanatkan UU koperasi nomor 25 tahun 1992 pasal 24, 25 . Dan dengan keikutsertaan pengacara DS dalam proses pembelaan terhadap Halim Susanto di PN Semarang membuktikan dugaan kami benar adanya hubungan terselubung kurator merangkap PH. Kamipun akan menelusuri jumlah asset KSP JM dan yakin akan dapat membuktikan kecurigaan terkait kemungkinan adanya pelepasan asset-asset KSP JM selama dalam proses PKPU,” jelas Rizal Thamrin.

Pihak Tim Kuasa Hukum Para Korban KJM saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang didapat dari hasil investigasi yang antara lain mendata kembali jumlah anggota KSP Jateng Mandiri. Karena diduga ada anggota KSP fiktif guna melengkapi persangkaan tambahan memberikan keterangan palsu dalam pemberian data-data keuangan maupun rekapitulasi aset KSP Jateng Mandiri yang dilakukan oleh pihak management sebagai kejahatan konspirasi.

“Dakwaan jaksa yang menilai tindakan dan perbuatan koperasi dalam menghimpun dana masyrakat secara melawan hukum sudah tepat dan sesuai dengan fakta peristiwanya, sehingga tuntutan 13 tahun penjara dengan denda 20 milyar subsider 6 bulan penjara telah memenuhi rasa keadilan masyarakat,” pungkas Rizal Thamrin.

Selanjutnya Rizal Thamrin, juga akan mengikuti jalannya persidangan secara seksama hingga putusan hakim nanti dan tentunya berharap putusan hakim juga sesuai dengn harapan masyarakat. Dan selain itu akan melakukan upaya hukum demi untuk kepentingan umum dan mohon kepada hakim pengawas dan ataupun jaksa yang berwenang untuk mempailitkan KSP JM guna menjamin pengembalian dana anggota /non anggota paska diputusnya pidana ini.

Selain itu, Rizal Thamrin juga berencana akan mengajukan gugatan perdata PMH dan akan melakukan penyitaan asset-asset KSP JM untuk kepentingan perdata/pidana.( YC)

Related Post

Tinggalkan Balasan

investigasinews logo
Jam Layanan & Info
Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabung dengan 8 pelanggan lain