Suasana Pelayanan Permohonan Sertifikat di Kantor BPN Temanggung

Temanggung, Investigasinews.net- Dugaan adanya kesulitan dalam proses permohonan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Temanggung, memang benar adanya. Hal ini dialami oleh pemegang kuasa pemohon sertifikat, Imam Subagyo(47) warga Kendal. Bahwa dirinya mengaku kecewa atas layanan dari pihak BPN Temanggung.

” Saya memang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan balik nama sertifikat, oleh HR Mastur Darori, namun saya merasa aneh melihat pelayanan yang diberikan oleh oknum pegawai tersebut,”kata Imam.

Menurut Imam, beberapa hari sebelumnya, ia sempat menghadap Kepala BPN Temanggung yang menyarankan agar dalam memproses sertifikat tersebut harus melampirkan putusan pengadilan, karena kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Temanggung.

Dan Imam pun, telah mengikuti dari saran kepala BPN tersebut, akan tetapi bagian pelayanan BPN Temanggung, Nur Sholihin, justru meminta lagi lampiran dari Pengadilan Negeri (PN) Temanggung untuk melampirkan lagi lampiran hasil eksekusi dari putusan Pengadilan Negeri Temanggung.
“Ini namanya mempermainkan orang to mas,”ujar Imam.

Sementara, Nur Sholihin, mengatakan bahwa sertifikat balik nama tersebut faktanya sudah dikuasai pemohon, termasuk juga telah memiliki sertifikat aslinya, maka dirinya hanya butuh dasarnya saja yaitu lampiran hasil eksekusi dari putusan Pengadilan Negeri(PN)Temanggung.

“Karena kasusnya sudah melalui pengadilan, maka kami selaku pejabat hanya butuh surat dari pengadilan untuk memprosesnya . Kami tidak mempersulit Mas,” kata Nur Sholihin dikantornya, Rabu( 11/7).
Ditempat terpisah pengacara pihak pemohon sertifikat, Muharsuko Wirono, SH, MH mengatakan bahwa, pihak BPN Temanggung terkesan mengada-ada. Karena Menurut Muharsuko, pihak Pengadilan tidak mungkin memberikan surat atas kasus yang telah diputuskannya.

“Itu kan kembang-kembangnya BPN untuk terus beralasan, dan BPN dalam putusan tersebut tidak boleh menolak permohonanan dari pemohon sertifikat,”kata Muharsuko.

Menurut Muharsuko, bahwa surat BPN Temanggung Nomor: 510/ 13.33.23./V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 terkait permohonan peralihan hak atas sertifikat HM. No.1719/Kel. Madureso yang menyatakan isi surat tersebut diantaranya agar pihak pemohon harus melaksanakan dulu pembayaran senilai Rp 130 juta sebagaimana putusan Pengadilan, sebenarnya bukan kewajiban kliennya.

“Karena tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa Mastur Darori, selaku kliennya berkewajiban membantu pelunasan para pihak yang bersengketa mencapai ratusan juta, ada apa ini BPN?,” ujar Muharsuko.

Apalagi, kata Muharsuko, pemohon harus melampirkan lagi bukti eksekusi pembayaran yang nilainya mencapai Rp 130 juta.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa sengketa tanah dengan HM No. 1719 yang terletak di Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah telah dibeli oleh HR Mastur Darori,SH, MSi berdasar akta jual beli Nomor: 58/2012 tanggal 25 Januari 2012 dibuat di hadapan Anita FEBE Holiana, SH selaku Notaris/ PPAT di Kabupaten Temanggung.

Namun saat pembeli tanah tersebut untuk mengajukan permohonan peralihan hak sertifikatnya ke BPN Temanggung, selalu ditolak selama bertahun-tahun, sehingga kasus ini bergulir ke Pengadilan.

Dan setelah ada putusan pengadilan pun, nampaknya pihak BPN Temanggung tetap menolaknya dengan alasan pihak pemohon belum melampirkan putusan pengadilan dan hasil eksekusi atas kasus tersebut. ( Tim/pwoi)

Related Post

Tinggalkan Balasan

investigasinews logo
Jam Layanan & Info
Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabung dengan 8 pelanggan lain