BUPATI: Kasihan OPD, Ditambahi Anggaran Tapi Belum Ada Renjanya

0
449 views


Kendal, Investigasinews.net-Rapat Paripurna penetapan APBD 2019 di gedung DPRD Kendal, Jumat(30/11) sore tidak dihadiri pihak eksekutif, baik dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten Setda, Sekda, Bupati dan Wakil Bupati. Akibatnya, banyak tempat duduk yang terlihat kosong bahkan rapat paripurna ini kurang greget, meski kuorum.

Meski tidak dihadiri oleh pihak eksektutif, rupanya legislatif tetap melakukan pengesahan. “Kami tetap laksanakan, perihal nantinya diterima atau tidak oleh Gubernur, itu urusan nanti. Yang penting kami sudah melaksanakan sesuai dengan undang-undang,” kata Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono.
Menurut Prapto Utono, 30 November adalah batas akhir kesepakatan antara Pemkab Kendal dengan DPRD Kendal untuk melakukan penetapan APBD 2019.
“Sebenarnya jadwal rapat paripurna penetapan APBD tanggal 29 November, tapi karena dianggap belum cukup diundur hari ini (30 November), pada batas hari terakhir,” ujar Prapto Utono yang sekarang menjadi Caleg DPRD Kendal dari PDI-P.

Menurut Prapto Utono, rancangan APBD 2019 antara legislatif maupun eksekutif sudah sama-sama sepakat. Bahkan, pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan OPD-OPD juga sudah sama-sama sepakat.

Sementara, disinggung terkait apakah ada titipan anggaran disejumlah OPD pada APBD 2019 ini, Ketua Komisi C, Nashri menyangkalnya. “Kami justru banyak mengusulkan untuk perbaikan ruas jalan, tapi karena acuannya RKPD sehingga usulannya tidak kami pakai dan akhirnya kami hapus,” kata Nasri.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal, Mirna Annisa mengakui atas ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna tersebut, lantaran dirinya tengah mengikuti acara di Medan, Sumatra Utara. Perihal pengesahan APBD 2019, pihak eksekutif mengaku menolak untuk menyetujuinya, karena banyak RAPBD yang dibahas dari awal, dirubah secara sepihak oleh Komisi-komisi.

Mirna Annisa mencontohkan, rencana pembangunan dan perbaikan jalan di Kendal untuk tahun 2019 bakal akan ia lakukan. Namun anggaran pembangunan dan perbaikan jalan justru banyak yang dipangkas dan dihapus oleh Dewan.
“Bahkan, anggaran yang diberikan kepada kami nilainya sangat kecil, dan itu hanya untuk daerah Kendal Bawah saja,”kata Mirna Annisa.

Sedangkan, untuk Kendal wilayah atas di tujuh kecamatan, sangat butuh banyak perbaikan dan pembangunan, karena kerusakannya semakin parah dan jalannya pun juga lebih panjang dibanding Kendal wilayah bawah.
“Makanya, kami tidak sepakat. Tidak bisa dewan merubah sendiri dari hasil RAPBD yang sudah disepakati bersama,” tandas Mirna Annisa.

Mirna Annisa, mengaku heran. Karena beberapa dinas atau OPD yang kurang siginifikan untuk pembangunan infrastruktur, justru mendapatkan porsi yang lebih.
“Jadi anggaran yang ditinggikan justru untuk biaya sosialisasi seperti di Dinas Sosial. Padahal menurut saya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembangunan,”ujar Mirna Annisa.

Dikatakan, banyak kepala dinas yang hanya dibebani proyek titipan sejumlah Komisi dan Anggota DPRD yang tidak masuk akal. Akhirnya ada Kepala OPD yang tidak sanggup, karena sulit dan tidak mungkin untuk melaksanakannya. “Akhirnya kepala OPD membuat surat pernyataan menolak pengesahan,” beber Mirna Annisa.

Perihal pembahasan molor sampai 30 November,menurut Mirna Annisa, pada 29 November lalu, ia memang diminta untuk menandatangani APBD 2019. Lantaran tidak mengetahui isi dari APBD tersebut, akhirnya ia menolaknya.
“Setelah saya teliti, ternyata kesepakatan dalam pembasan RAPBD 2019 dirubah sepihak oleh Dewan,”pungkas Mirna Annisa.(Andrew.S)

Tinggalkan Balasan