Balai Desa Ngabean Boja Kendal

Kendal, Investigasinews.net- Surat Keputusan Bersama ( SKB) Menteri BPN/ATR, Menteri Desa, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 25/SKB/V/2017, No.590.31674 Tahun 2017 dan No.34 Tahun 2017 telah diatur mekanisme jenis pembiayaan serta besaran pembiayaannya sesuai Kategori daerah masing-masing wilayah Jawa dan Bali, termasuk kategori V yang besaran biayanya hanya Rp 150 ribu setiap bidang tanah.

“Jadi kalau ada yang melebihi ketentuan tersebut diatas, bisa dikategorikan korupsi,”kata Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GN-PK) Kabupaten Kendal, Imam Subagyo.

Imam Subagyo mengatakan, meski SKB tersebut jelas dan gamblang, namun ada saja oknum kades yang masih nekat memungut biaya pembuatan sertifikat lebih dari ketentuan yang ada di SKB tersebut.
Salah satunya adalah oknum Kades Ngabean, Kecamatan Boja, Kendal. Oknum Kades Ngaben ini, memungut biaya pembuatan sertifikat tanah melalui Program Operasional Nasional Agraria ( PRONA) diduga mencapai Rp 1 juta lebih.

“Mestinya, Prona ini khan untuk meringankan beban masyarakat dalam memproses sertifikat tanah yang telah dibiayai Uang Negara. Jadi kalau ada Desa yang memungut biayanya diluar ketentuan, itu sudah termasuk Korupsi,” ujar Imam Subagyo ,Sabtu(30/6).

Imam Subagyo menyesalkan, diera sekarang ini masih ada saja perilaku oknum Kades yang masih tega memanfaatkan Prona ini untuk meraup keuntungan pribadi serta kelompoknya.
Dikatakan bahwa, pembuatan sertifikat melalui PRONA yang telah dicanangkan pemerintah pusat guna mempercepat proses kepemilikan tanah secara sah, yang diprioritaskan bagi kalangan masyarakat kurang mampu.

Namun rupanya dalam pelaksanaannya disinyalir sering dijadikan ajang “bancakan” dan aji mumpung oleh oknum di desa, dengan memungut biaya diluar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Di Desa Ngabean Boja, jumlah total pemohon sertifikat mencapai 1000 orang pemohon, kemudian setiap orangnya dipungut biaya Rp 1 juta. Maka dana yang terkumpul mencapai Rp 1 Milyar. Padahal biayanya hanya dibutuhkan antara Rp.150 ribu hingga Rp 300 ribu mas,” pungkas Imam.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait masalah ini ke Balai Desa serta ke Rumah Kades Ngabean, Supriyanto tidak ada di tempat, begitupun juga dengan bendahara Prona Desa Ngabean, Tri Handayani saat didatangi di Rumahnya(Tim PWOI).

Related Post

Tinggalkan Balasan

investigasinews logo
Jam Layanan & Info
Telp. (024)350608874 HP. 081225741058
Berlangganan ke Blog via Email

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabung dengan 9 pelanggan lain