HASAN:DORONG PELAKSANAAN KEBIJAKAN SPPA DI SULAWESI UTARA

0
436 views


Manado, Investigasinews.net– Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang wajib diperhatikan hak tumbuh kembangnya. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, termasuk perlindungan saat berhadapan dengan hukum. Sesuai konvensi hak anak, pemerintah wajib melindungi anak khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi, Hasan pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPPA, Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri 50 peserta dari OPD, aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pemerhati anak, Jumat(23/11).

Menurut Hasan, proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bukan hanya dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, namun juga perlu dicari akar masalah penyebabnya, termasuk penanganan anak setelah diberikan pembinaan di Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA), sehingga anak dapat diterima di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Acara koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan apakah kebijakan SPPA di Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik, sesuai amanat pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA.

Berdasarkan data dari Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, hingga November 2018, ada sekitar 2.111 anak yang dibina di LPKA. Data Balai pemasyarakatan (Bapas) Provinsi Sulawesi Utara melansir, bahwa terdapat 407 kasus ABH, 404 kasus diantaranya sudah terselesaikan, dan 3 (tiga) kasus masih dalam proses hukum, dari kasus yang ada, 27 kasus berhasil dilakukan diversi.

Dari data yang ada tergambar kebijakan SPPA belum optimal dilakukan oleh APH dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan SPPA harus didukung bukan hanya melalui kebijakan namun juga dengan struktur yang meliputi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan prosedur berupa standar layanan oleh petugas untuk melayani ABH.

Hasan menambahkan, bahwa SPPA juga harus melibatkan orangtua, masyarakat, khususnya tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, terutama terkait upaya diversi dalam menyelesaikan kasus anak di luar proses hukum.

Sedangkan penyelesaian melalui masyarakat dilakukan dengan pendekatan restorative justice. Masyarakat juga perlu dilibatkan agar dapat menerima kehadiran ABH, karena anak pelaku sebenarnya merupakan korban dari lingkungan yang tidak peduli dengan mereka.

“Perlu adanya koordinasi yang baik antar lembaga lintas bidang dalam melaksanakan SPPA di Sulawesi Utara. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antara OPD dan APH dengan bersinergi membangun hubungan kerja terpadu untuk menyelesaikan masalah ABH,” ujar Hasan.(Andrew. S)

Tinggalkan Balasan