Pemkab Kendal Buka Empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

0
222 views

Kendal, Investigasinews.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, sejak tanggal 25 November telah membuka pendaftaran terbuka empat jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II. Pendaftaran ini, dibuka hingga tanggal 9 Desember 2019 mendatang.

Keempat jabatan tersebut adalah Kantor Inspektorat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasitka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pendaftaran jabatan dilakukan karena tiga jabatan tersebut hingga kini masih kosong. Sedangkan untuk Kantor Inspektorat masuk dalam evaluasi atau penilaian pejabat yang sudah menduduki jabatan selama dua tahun atau kurang sedikit.

Hal tersebut dikatakan oleh Sekda Kendal, Moh Toha, di kantornya Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal, Jumat (29/11).

Menurut Moh Toha, seleksi terbuka empat jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II ini, terbuka untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal maupun dari luar.

“Pemerintah Kabupaten Kendal sudah mengumumkan kepada ASN baik internal maupun eksternal dan yang bisa mengikuti seleksi jabatan eselon II tersebut adalah pejabat eselon IIIA maupun IIIB dan pejabat fungsional,”kata Moh Toha.

Untuk eselon IIIA, minimal sudah dua tahun dan IIIB minimal tiga tahun. Syarat lain adalah sudah mengikuti diklat pimpinan (Diklatpim) III. Sosialisasi juga sudah dilakukan kepada lebih dari 100 ASN yang mempunyai eselon IIIA atau IIIB.

Untuk pejabat fungsional jumlahnya lebih dari 30 orang. Pemerintah Kabupaten Kendal sudah membentuk panitia seleksi (Pansel) yang terdiri lima orang yaitu berasal dari pejabat propinsi, Sekda Kendal, dua orang dari akademisi yakni Undip dan tokoh masyarakat.

“Saya sekertaris Pansel, ketuanya dari propinsi. Kemudian melibatkan akademisi Undip dan tokoh masyarakat (Tomas) Kendal,” ujar Moh Toha.

“Target dari seleksi ini, akhir tahun sudah selesai termasuk proses pelantikannya. Tentu, hal ini butuh persetujuan dari komisi ASN terlebih dahulu sebelum diserahkan ke bupati,”pungkas Moh Toha.(Likwi)

Tinggalkan Balasan