Pengacara Senior Muharsuko Wirono,SH.MH, Sebut BPN Temanggung Seperti “Debtcollector”

0
1.186 views
Kuasa Hukum pemohon sertifikat, Muharsuko Wirono, SH, MH,
Kuasa Hukum pemohon sertifikat, Muharsuko Wirono, SH, MH,

Semarang,Investigasinews.net-Hanya karena belum bayar Rp 130 juta untuk proses pembuatan sertifikat tanah, BPN Temanggung, enggan menerbitkan Peralihan Hak atas sertifikat HM kepada HR Mastur,SH, Msi, selaku pemohon dari kasus jual beli sengketa tanah dengan HM No. 1719 yang terletak di Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 58/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Anita FEBE Holiana, SH selaku Notaris/ PPAT di Kabupaten Temanggung.

Kuasa Hukum pemohon sertifikat, Muharsuko Wirono, SH, MH, mengatakan, ada kejanggalan dalam surat BPN Temanggung yang dikirim ke Kantornya, karena dalam putusan pengadilan tidak ada amar putusan bahwa Kliennya harus membayar sejumlah uang, apalagi menyebut angka Rp 130 juta.
“Itu tidak benar, makanya kami protes. Karena dalam hal ini pihak BPN Temanggung berlaku diskriminatif dalam pelayanannya,”kata Muharsuko Wirono, Selasa(26/6).

Bahkan Muharsuko Wirono juga menyebut jika pihak BPN Temanggung telah berlaku layaknya sebagai Debt Colektor. “Mestinya, BPN Temanggung tidak memihak kesalah satu pihak, apalagi seolah melakukan penagihan yang tak jelas, ada apa ini?,”ujar Muharsuko Wirono.

Dikatakan, tidak ada hubungannya dengan kewajiban kliennya.Yang jelas kliennya telah dirugikan atas pelayanan yang diskriminatif dari BPN Temanggung.
“Karena Klien kami telah membeli tanah tersebut sesuai Akta Jual beli di Notaris,” pungkas Muharsuko Wirono.
Sementara itu, Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Kabupaten Temanggung, Nur Sholihin membantah, jika pihaknya bertindak seperti Debt Colektor.

“Dalam surat tersebut, kami hanya minta pemohon melampirkan salinan putusan dari pengadilan. Karena kami memprosesnya hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan. Jadi nggak betul itu mas,”kata Nur Sholihin, Selasa(26/6).

Selanjutnya Nur Solihin juga menjelaskan bahwa dalam memproses sertifikat tersebut harus sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami tidak ingin bermasalah, karena obyek tanah tersebut sebelumnya telah dijual ke orang lain, dan ternyata juga dijual lagi ke pihak lainnya. Kami kasihan juga ke Pak Malik yang juga telah membelinya,” jelas Nur Sholihin.

Perlu diketahui bahwa, sengketa tanah dengan HM No. 1719 yang terletak di Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Jawa Tengah telah dibeli seseorang bernama HR Mastur,SH, MSi berdasar Akta Jual beli Nomor: 58/2012 tanggal 25 Januari 2012 dibuat dihadapan Anita FEBE Holiana, SH selaku Notaris/ PPAT di Kabupaten Temanggung. Namun saat pembeli tanah tersebut untuk mengajukan permohonan peralihan hak sertifikatnya ke BPN Temanggung selalu ditolak selama bertahun-tahun, sehingga kasus ini bergulir ke Pengadilan.

Dan setelah ada putusan pengadilan pun, nampaknya pihak BPN Temanggung tetap menolaknya, dengan menerbitkan surat bernomor: 510/ 13.33.23./V/2018 tertanggal 31 Mei 2018, terkait Permohonan Peralihan Hak atas sertifikat HM. No.1719/Kel, dengan alasan pihak pemohon belum melaksanakan putusan pengadilan yang harus membayar Rp 130 juta.(Imam/Erde)

Tinggalkan Balasan