Publik Hearing Usulkan Raperda Inisiatif RTH dan Perubahan Raperda Keuangan Daerah

0
435 views


Kendal,Investigasinews.net – DPRD Kabupaten Kendal, Rabu (21/11/2018) menggelar publik hearing membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),di ruang gedung setempat.

Pertama Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 11 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kendal, kedua Raperda inisiatif tentang pengelolaan rumah terbuka hijau di Kabupaten Kendal.

Acara publik hearing dikuti puluhan tokoh masyarakat, sejumlah anggota anggota DPRD Kendal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Indraya, konsultan dua Raperda tersebut, mengatakan, sebelum membuat regulasi berupa Raperda maupun perubahan perda maka masukan dari masyarakat sangatlah penting. Karena segala aturan itu dibuat dan tentu akan kembali kepada masyarakat.

Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 11 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kendal, ada sejumlah masukan diantaranya pasal 1 ditambahkan, nomor 53 sehingga berbunyi bahwa, sistem pengendalian intern keuangan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi.

Untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

”Tambahan peraturan itu nanti akan dibahas Pansus dimana masukan dari masyarakat akan dimasukan untuk menyempurnakan perda yang akan dirubah,” kata Indraya.

Sedangkan untuk aturan memberi arahan DPRD mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) pelaksanaan hingga sampai ada tindakan yang sesuai aturan. Raperda tentang pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal, merupakan Raperda inisiatif yang akan mengatur keberadaan RTH di Kabupaten Kendal.

”Setidaknya ada 16 bab yang diusulkan untuk mengatur tentang RTH di Kabupaten Kendal,” ujar Indraya.

Ketua Komisi C DPRD Kendal, Nashri mengatakan, tujuan dilaksanakannya publik hearing ini agar ada masukan dari masyarakat terkait rencana pembentukan perda inisiatif tentang RTH.

Nasri meminta masyarakat yang memberikan masukan agar menulis secara detail dan terperinci sehingga apa yang diharapkan masyarakat benar-benar masuk dalam Perda jika sudah disahkan nanti.

”Tolong usahakan masukan kalian dilakukan secara tertulis, biar bisa dimasukan dalam Raperda yang akan dibahas nanti,” kata Ketua Komisi C DPRD Kendal ini.

Diharapkan terkait dengan ketentuan pidana itu harus dibahas secara mendalam agar nantinya Satpol PP selaku petugas penegakan Perda di lapangan bisa menjalankan aturan yang ada bisa tegas.

”Dengan payung hukum yang jelas, kedepan Kabupaten Kendal akan semakin baik,” ujarnya. (Andrew. S)

Tinggalkan Balasan