Puluhan Anggota Satpol PP Diduga “Merusak “ Rumah Ketua GNPK Jateng

0
524 views

Semarang, Investigasinews.net- Kasus perusakan rumah milik HR. Mastur Darori, SH. MSi., yang juga Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah yang berada di Jalan Ngesrep V/69 Kelurahan Sumur Boto, Kecacatan Banyumanik, Kota Semarang pada Senin 27 Agustus 2018 silam yang dilakukan oleh puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Semarang disesalkan oleh banyak pihak.

Ketua Forum Gayeng Jateng, Akhmad Robani Albar, SH mengatakan, pihaknya menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh puluhan anggota Satpol PP. Karena, apa yang dilakukan oleh mereka itu, merupakan tindakan kriminal.

“Laporkan saja ke Polisi,”katanya.

Wakil Ketua GNPK Jateng , Muharsuko Wirono,SH, MH menilai tindakan itu termasuk perbuatan yang seharunya tidak dilakukan oleh isntitusi setingkat dinas Satpol-pp.

“Kami sedang melakukan kajian atas kasus ini dan segera akan minta pertanggungjawaban Walikota Semarang, dengan pembentukan tim investigasi guna menemukan fakta yang valid,”kata Muharsuko Wirono.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Martanto membenarkan pihaknya melakukan tindakan tersebut sebagai upaya penertiban aset Pemerintah Kota Semarang dengan personil yang diturunkan mencapai 40 orang tanpa dibiayai dari APBD.

“Melaksanakan tugas penertiban atas bangunan di atas asset Pemkot Semarang di Kantor Kelurahan Sumurboto atas permintaan Bidang ASSET BAPENDA dan DPKAD KOTA Semarang selaku penanggungjawab kegiatan dan SOP sudah kita lalui sesuai ketentuan. Jika ada hal lain silakan dikonfirmasi kepada dinas terkait,”jelas Endro Martanto.

Sementara, Mastur Darori, yang juga Ketua GNPK Jateng pihaknya mengaku telah nenjadi korban kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh petugas Satpolpp Kota Semarang.

Karena, rumahnya yang berukuran seluas 528 m2 ini, dirobohkan petugas Satpolpp tanpa sepengetahuannya. Mastur mengatakan, dirinya tak nenyangka jika rumah yang ia beli dari Suud, warga Semarang sejak 22 tahun silam ini dibongkar Satpol PP Semarang.

“Saya belum pernah mendapat pemberitahuan dari manapun jika rumah ini akan dirobohkan. Harusnya, mereka tidak seperti itu,”kata Mastur .
Menurut Mastur, petugas Satpol-pp sebanyak puluhan orang datang langsung memporak porandakan rumah tersebut tanpa mengeluarkan perabotan rumah tangga yang ada.

” Harusnya, saya dikasih tahu untuk mengeluarkan barang- barang yang ada, namun mereka tidak memberitahunya, “ujar Mastur .
Dikatakan, jika tanah tersebut masih dianggap tanah milik Kodya Semarang, tidak selayaknya Satpol pp melakukan pembongkaran tanpa sepengetahuan pemiliknya, karena tanah tersebut miliknya yang ia beli dari Suud meski belum bersertifikat.

“Suud itu diberi oleh walikota saat itu. Dan tanah tersebut merupakan tanah tukar guling. Dan melakukan pembongkaran rumah tanpa surat pemberitahuan itu sudah tindakan pidana,” tegas Mastur.

Untuk itu, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke walikota dan pihak terkait untuk mencari tahu , apa yang terjadi sesungguhnya.
” Selama ini kami tidak pernah mengganggu. Itu rumah permanen lo, dan bukan brak Pedagang Kaki Lima (PKL) atau bangunan liar,” pungkas Mastur .

Pakar Pertanahan Jawa Tengah, DR Hasyim Mustofa, SH, MH menilai pihak Pemerintah Kota Semarang membongkar bangunan di area tanah tersebut sudah termasuk tindakan semena-mena yang belum jelas dasar hukumnya.

Karena dalam penelusurannya, tanah itu termasuk tanah bekas bengkok yang selama ini ditempati Mantan Ajudan Walikota Semarang yang kemudian dilakukan pelepasan tanahnya kepada Mastur Darori, warga Sukorejo, Kendal.

“Jadi status tanah tersebut bekas tanah bengkok, bukan milik pemerintah Kota Semarang. Karena bekas tanah bengkok yang ada dideretan kanan kirinya kini juga sudah menjadi milik perorangan dan bersertifikat. Lalu ada apa dengan tanah ini kok dipersoalkan, malah dirobohkan. Pembongkaran bangunan itu,sudah tindakan pidana, dan Pemkot pun harus mempunyai dasar untuk merobohkan. Karena saya yakin Pemkot belum bisa membuktikan kalau tanah itu miliknya, makanya harus kita lawan kesewenang-wenangannya,”ungkap Hasyim Mustofa.

Menurut Hasyim, bahwa bangunan diatas tanah tersebut dibangun pihak perorangan bukan oleh pihak Pemkot semarang.

Dikatakan, status tanah itu bisa dikatakan aset Pemkot, jika ada penetapan pengadilan, Hibah dan transaksi jual beli.

“Mestinya dalam hal ini Pemkot harus juga menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya sebagai aset pemkot, bukan semena-mena. Ini kan era Reformasi yang juga harus menjaga kedamaian bagi rakyat. Dan ini korbannya Ketua Ormas Jateng, terus bagaimana perlindungan korban bagi rakyat kecil,” jelasnya.

Sedangkan Walikota Semarang, Hendar Prihadi mengatakan, pihaknya telah mendapat informasi jika tanah tersebut termasuk aset pemkot semarang, dan jika tidak puas bisa melakukan gugatan secara hukum.

“Saya dapat informasi lahan tersebut aset pemkot, kalau tidak berkenan bisa ajukan gugatan hukum mas,” ungkapnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa, sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di jalan Ngesrep V/69 Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, telah ditempati puluhan tahun oleh Mantan Ajudan Walikota Semarang, Sutrisno Soeharto.

Melalui surat Walikota Semarang saat itu, ajudannya bernama Suud diberi ijin untuk menempatinya dan ketika Suud meninggal dunia, maka sang istri bernama Salamah melanjutkan penempatan tanah tersebut. Kemudian pada suatu saat Salamah pun melakukan pelepasan tanahnya kepada Mastur Darori, yang memang saat itu ingin membantunya yang kemudian digunakan Kantor GNPK Jawa Tengah.

Namun tanah yang sudah diganti rugikan oleh Mastur Darori , justru secara sepihak dan tanpa pemberitahuan secuil kertas pun kini telah diratakan dengan tanah tanpa sepengetahuan Mastur Darori.(TIM)

Tinggalkan Balasan