Rp 14,2 Triliyun untuk Perkawinan Pemilu 2019

0
251 views

Semarang, Investigasinews.net- Penyelenggaraan Perkawinan Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2019 yang dilakukan secara serentak anggarannya mencapai Rp 14,2 Triliyun.
Hal ini dikatakan mantan Ketua BAWASLU RI, Hidayat Sardini dalam sosialisasi tahapan pembentukan badan AD Hoc dan kesiapan Pemilu serentak tahun 2019 di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis (13/9).

“Perkawinan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 anggarannya mencapai Rp 14,2 Triliun untuk KPU, dan Rp 13,9 Triliun bagi Bawaslu, itu kalau dibuat gedung bisa jadi banyak gedung,”katanya.

Namun Sardini juga memprediksi penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa jadi sangat rumit pelaksanaannya.
“Coba bayangkan. Jika ada 17 set berkas yang harus dikerjakan KPPS, itu waktunya bisa berlama-lama. Dan jika melebihi batas waktunya bisa kena pidana. Itulah salah satu tehnis kerumitannya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar politik UNDIP Semarang, Tutrianto menegaskan, bahwa salah satu kendala dalam Pemilu Legislatif, diantaranya masih ada perdebatan terkait Calon legislatif (Caleg) Mantan Koruptor.

” Mestinya bagi para caleg mantan koruptor sudah tidak layak mencalonkan diri, itu sesuai Nurani Rakyat,” katanya.

Sementara itu Komisioner KPU Jateng, Diana Riyanti menjelaskan, jika pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilu di Jateng yang meliputi 115 ribu TPS, dan kegiatan ini pun merupakan rangkaian kegiatannya.

Seperti diketahui, bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 yang merupakan perkawinan pemilu DPD, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-XI/ 2013 tertanggal 23 Januari 2013.

Namun dalam pelaksanaannya diprediksi akan mengalami kerumitan secara tehnis, terutama saat Rekapitulasi suara hasil pemilu baik dari sisi waktu maupun ketersediaan SDM para penyelenggara nya.

Tapi disisi pendanaannya, justru dianggap lebih murah, karena selama ini pembiayaan terbesar untuk honorarium penyelenggara Pemilu.

“Memang, dari segi biaya terpangkas murah, tapi kerumitannya yang belum ada solusinya. Dulu di Pemilu 2014 termasuk pemilu yang paling brutal dalam sepanjang sejarah, kini semakin rumit,” pungkas Sardini. ( Tim)

Tinggalkan Balasan