Sektor Wisata di Kabupaten Semarang Banyak Yang Tak Berizin

0
169 views
ilustrasi wisata di semarang
ilustrasi wisata di semarang

AMBARAWA, investigasinews.net – Pemerintah daerah diharapkan bisa berlaku adil dan bijaksana terhadap beberapa usaha yang harus di bantu mencari solusi dan akar masalahnya, sehingga bisa mempunyai legalitas keberadaan objek wisata di Kabupaten Semarang.

Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia yang di ketuai dr Anis Supriyadi, mensinyalir di Kabupaten Semarang ada kurang lebih seratus hotel yang belum berijin dan 30 an klinik rawat inap yang mempunyai permasalahan yang sama yaitu legalitas usaha.

Permintaan itu menyusul adanya usulan Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia, yang berada di kabupaten semarang untuk menutup semua usaha yang belum berijin.

Selama ini geliat wisata adalah meningkatkan pemasukan bagi Pemerintah daerah, dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan dalam mendapatkan penghasilan dan pemasukan bagi kehidupan sehari-hari.

Kata sejumlah warga, seandainya pemerintah daerah Kabupaten Semarang tetap melanjutkan penutupan di lokasi tersebut di kawatirkan akan menghambat sumber pendapatan warga masyarakat. Padahal sektor pariwisata di Provinsi Jawa tengah selama ini telah menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara, yang setiap akhir pekan selalu meningkat jumlah pengunjungnya.

Misal obyek wisata di kota Ambarawa selain ada musium kereta api,monumen palagan ambarawa,eling bening,gua maria,bukit srobi dan wisata kampoeng rawa. Belakangan kabarnya muncul persoalan perijinan yang belum di miliki oleh wisata apung kampoeng rawa yang terletak di antara dua desa Bejalen dan Tambakboyo.

Keberadaan kampoeng rawa sampai saat ini menjadi tempat warga bejalen dan tambakboyo untukmencari nafkah sehari-hari. Karena di wisata ini ada 800 an warga terdiri dari karyawan, kelompok tani, nelayan, UMKM, serta pedagang kaki lima yang bergantung hidup di wisata ini.

Mereka menghawatirkan akan menjadi polemik di jajaran pemerintah daerah dan provinsi, di karenakan ada hal mendasar yang belum berijin menjadi tarik ulur soal perubahan tata ruang yang harus bisa mengikuti perkembangan daerah khususnya kota ambarawa.

Tinggalkan Balasan