TENAGA KERJA KONTRUKSI TUKANG,MANDOR HINGGA PENGAWAS WAJIB MILIKI SERTIFIKASI

0
539 views

Jawa Tengah, Investigasinews.net- Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia (DPD ATAPI) Provinsi Jawa Tengah (Prov Jateng), Selasa (19/03) bekerjasama dengan balai jasa kontruksi Jateng , menggelar Uji Kompentensi Ahli Muda Manajer Pelaksana Kontruksi Bangunan Gedung di Aula fakultas tehnik sipil Universitas Tidar Magelang.
Acara ini digelar melibatkan asesor, guru penguji dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK ) Jateng. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga kerja kontruksi di Indonesia untuk sertifikasi.

“Dengan melaksanakan undang-undang No.2 th 2017 tentang jasa kontruksi, terutama bab 7 pasal 70 -74 yang berbunyi “diamanahkan bahwa setiap tenaga kerja di wilayah kontruksi di Indonesia mulai dari tukang, mandor sampai pengawas , wajib bersertifikat,”kata Ketua DPD ATAPI Jateng, Al Amin,SH.

Peserta yang di ikutkan dalam uji kompentensi ini sejumlah 37 siswa . Menurut Al Amin, mereka yang sudah memenuhi kriteria,yaitu siswa yang sudah lulus SI tehnik sipil dan sudah mendapat pengalaman kerja minimal 1 tahun.

Namun bagi yang belum bekerja, mereka harus mengikuti pelatihan kerja minimal 50 hari dari lembaga jasa kontruksi LPJK Jateng .
Amin berharap, siswa Untidar yang sudah mengikuti uji kompetensi ini, bisa langsung bekerja dengan kualitas SDM yang siap dan mumpuni.

“DPD ATAPI Jateng, selain melaksanakan di Untidar, juga sudah melaksanakan sertifikasi uji kompentensi terhadap anak- anak USM Semarang dan anak- anak Universitas Sebelas Maret(UNS) Solo belum lama ini,“ kata bendahara DPD ATAPI Jateng, Yunianto, SH.

Sementara itu, Kepala Balai Jasa Kontruksi Jateng, Sugito mengatakan bahwa Balai Jasa Kontruksi Jateng melaksanakan visi- misi sesui dengan undang-undang no.2 th 2017 bab.7 psl 70-74 tentang jasa kontruksi yang di amanahkan bahwa tenaga kerja di Indonesia wajib bersertifikat .

Selain itu, pengguna jasa kontruksi/penyedia wajib mempekerjakan tenaga kerja kontruksi yang bersertifikat. Karena sudah menjadi ketentuan untuk semuanya di wilayah tenaga kontruksi yang ada di Indonesia.

“Suka atau tidak suka, tenaga kerja harus wajib bersertifikat . Tentunya juga akan membantu tenaga kerja sendiri apabila sudah memiliki sertifikat,”kata Sugito(19/03).

Selain itu untuk mengantisifasi tenaga kerja asing tidak berbondong masuk ke Indonesia, maka salah satunya pemerintah memfasilitasi uji sertifkasi tenaga kerja kontruksi, mulai dari tingkat terampil hingga tingkat ahli .

“Yang sebagian didanai oleh APBD, dan sebagian dari peserta.Yang dari APBD di peruntukan bagi yang tenaga kerja lepas, atau yang tidak mampu,”ujar Sugito.(Mil)

Tinggalkan Balasan